Liputansatunews.com – Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka persiapan pengamanan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), serta persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepahiang.
Rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025) di Ruang Command Center Kepahiang dan dipimpin langsung oleh Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP.

Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata menyampaikan bahwa rapat Forkopimda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis bersama seluruh unsur Forkopimda dalam menghadapi momentum Nataru.
“Rapat ini bertujuan memastikan kesiapan pengamanan, pelayanan publik, transportasi, serta ketersediaan kebutuhan pokok. Selain itu, kita juga mengantisipasi potensi kerawanan keamanan, sosial, dan bencana, serta menetapkan rencana operasi terpadu dalam menghadapi momen Nataru,” kata Zurdi Nata.
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah juga meminta masukan dan saran dari Forkopimda guna menyempurnakan langkah-langkah yang akan diambil agar pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Kepahiang berjalan aman dan kondusif.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kepahiang juga meminta pandangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi menjelang pergantian tahun.
“Kami juga meminta keterangan dari BMKG terkait kondisi hidrometeorologi di Kabupaten Kepahiang, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis apabila terjadi anomali cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana,” ujar Bupati.
Terkait pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026, Bupati menjelaskan bahwa terdapat 37 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa, ditambah sejumlah desa yang melaksanakan pergantian antarwaktu.
“Oleh karena itu, diperlukan pengamanan dan pengawalan yang terencana dan terkoordinasi sejak tahapan awal hingga penetapan kepala desa terpilih,” katanya.
Menurut Bupati, langkah-langkah yang disepakati dalam rapat tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan konflik, pembentukan posko Pilkades terpadu, peningkatan patroli keamanan, pengendalian informasi dan media sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
“Seluruh tahapan Pilkades diharapkan dapat berjalan aman, damai, jujur, adil, dan demokratis,” ujar Bupati.
Rapat Forkopimda tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kepahiang Ir. Abdul Hafizh, M.Si, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Bambang Asnadi, perwakilan Forkopimda, Kepala BMKG, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama pelaksanaan Pilkades tahun 2026 oleh Bupati Kepahiang dan unsur Forkopimda.(Adv/Redaksi)














