BENGKULU, Liputansatunews.com – Dugaan penumpukan pupuk bersubsidi di sebuah rumah di Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu, menjadi sorotan. Keberadaan pupuk dalam jumlah yang disebut cukup banyak tersebut memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul, kepemilikan, hingga legalitas penyimpanannya.
Persoalan ini menjadi perhatian karena pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang diperuntukkan bagi petani sesuai ketentuan. Penyalurannya harus mengikuti mekanisme resmi dan prinsip 7T, yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah seorang warga pada 5 November 2026, rumah yang diduga menjadi lokasi penyimpanan pupuk tersebut disebut-sebut milik seseorang berinisial T yang diketahui bertugas sebagai anggota kepolisian di Polres Bengkulu. Informasi mengenai kepemilikan rumah itu juga disebut berdasarkan keterangan Lurah Kandang Mas, Karimulla, S.E.
Untuk mendapatkan keberimbangan informasi, tim media berupaya menghubungi T melalui sambungan telepon seluler guna mengonfirmasi dugaan tersebut.
Dalam keterangannya, T menyampaikan bahwa rumah tersebut merupakan milik keluarganya. Namun, terkait keberadaan dan asal-usul pupuk bersubsidi yang diduga disimpan di lokasi tersebut, belum diperoleh penjelasan secara rinci.
Sejumlah hal masih perlu diklarifikasi, mulai dari asal-usul pupuk, pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanannya, hingga kesesuaian kegiatan tersebut dengan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi.
Sebagaimana diketahui, penyaluran pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Penebusannya juga harus melalui kios atau titik serah resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan penyimpanan atau penguasaan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai mekanisme, instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan diperoleh bukti serta keterangan resmi dari pihak berwenang.
Tim media masih berupaya menelusuri informasi lebih lanjut, termasuk asal-usul pupuk, status kepemilikan, serta dokumen yang berkaitan dengan penyimpanan dan distribusinya.
Media ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada T, pihak keluarga pemilik rumah, Pemerintah Kelurahan Kandang Mas, maupun instansi terkait.
Masyarakat berharap persoalan ini mendapat perhatian dan penelusuran secara transparan. Sebab, pupuk bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi petani. Jangan sampai hak petani terganggu akibat praktik distribusi maupun penyimpanan yang tidak sesuai ketentuan.(rls)
