Dialog Daring Dirjen OTDA, Wabup Kepahiang Minta Jalan Langgar Jaya Di Bangun

Kepahiang, Liputansatunews.com– Wakil Bupati Kepahiang, Bengkulu, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si meminta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi usulan pembangunan jalan penghubung Desa Cinta Mandi–Langgar Jaya sepanjang 17 kilometer kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Permintaan tersebut disampaikan Wabup Ir. H. Abdul Hafizh,M.Si saat mengikuti dialog daring melalui program Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan OTDA) bersama Direktur Jenderal OTDA Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Rabu (18/11/2026).

Dalam dialog tersebut, Wabup menjelaskan keterbatasan kemampuan fiskal daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu kendala pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan.

Ia mengatakan, meskipun pemerintah telah memiliki program Inpres Jalan Daerah (IJD), dukungan tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan jalan prioritas di Kabupaten Kepahiang, termasuk ruas Cinta Mandi–Langgar Jaya.

“Jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya ini sudah sangat viral di media sosial. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu sangat berat karena panjangnya mencapai 17 kilometer. Oleh karena itu, kami berharap melalui Dirjen OTDA, persoalan ini dapat disampaikan kepada Kementerian PU untuk ditindaklanjuti,” kata Wabup.

Menurut dia, pembangunan jalan tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat di kawasan sentra perkebunan kopi Kabupaten Kepahiang. Perbaikan infrastruktur jalan diyakini dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya transportasi petani dalam mengangkut hasil perkebunan.

“Jika jalan ini dibangun, tentu akan sangat membantu petani kopi dalam mengangkut hasil perkebunan. Dengan akses yang lebih baik, biaya transportasi juga dapat ditekan,” ujarnya.

Selain membahas usulan pembangunan infrastruktur, dialog tersebut turut menyinggung sejumlah persoalan pemerintahan daerah lainnya, di antaranya kebutuhan penambahan alokasi TKD, status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUMS).

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap adanya dukungan dan fasilitasi pemerintah pusat agar sejumlah persoalan strategis daerah dapat memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga.(Kmf)

Exit mobile version